Liberalisasi Pendidikan Tinggi

Mulai tahun akademik 2013 pemerintah memberlakukan kebijakan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Yaitu sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang BKT dan UKT Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbud, khususnya pasal 5. Dimana meringankan beban mahasiswa merupakan salah satu dasar pertimbangan kebijakan UKT. Demikian ditegaskan pada poin pertimbangan (poin b) PermenDikBud tersebut. Namun realitasnya, sungguh jauh dari harapan. Sementara itu, masih PerMenDikBud tentang UKT dan pada poin 1 “Mengingat”, ditegaskan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijadikan dasar peringatan keberadaan UKT.  Karenanya, konsep UKT tidak terpisahkan dari UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( UU PT atau UU DikTi). Yang dicanangkan pemerintah sebagai bingkai tata kelola pendidikan tinggi.

Buah  Pahit Tata Kelola Pendidikan Tinggi Kapitalistik

Sangat mahalnya biaya kuliah pada Pendidikan Tinggi tak terkecuali Pendidikan Tinggi Negeri, apapun alasannya, adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa lembaga Pendidikan Tinggi tersebut dikelola di atas prinsip-prinsip liberalistik, kapitalistik, komersialitik, bukan social (gratis atau dengan biaya sangat murah). Konsep BKT dan UKT hanyalah untuk mengekalkan komersialisasi pendidikan tinggi dan pengelolaanya.

Sebagai gambarannya, biaya kuliah per mahasiswa pada Program Studi Kedokteran berkisar Rp 32 – 62 juta/tahun; Ilmu Tehnik Rp 14 – 20 juta/tahun; dan Ilmu Sosial Rp 10 – 17 juta/tahun (Lihat Hand out: “Pokok-Pokok Pengaturan Rancangan RUU DIKTI, H.  Syamsul Bachri M.Sc.  Wa.Ka. Komisi X DPR RI/ Ka Panja RUU DIKTI Komisi X DPR RI). Sementara pendapatan per kapita masyarakat Indonesia hanya Rp 33,3 juta (BPS, 2012).  Jelas ini nilai yang sangat membebani, di tengah-tengah serba mahalnya berbagai kebutuhan pokok masyarakat.

Di samping itu, tata kelola pendidikan tinggi yang liberalistik ini juga terlihat dari konsep otonomi kampus.  Yang menolak peran pemerintah dalam pengelolaan pendidikan tinggi, karena dinilai sebagai “racun” yang menghambat kreativitas kampus.  Dimana daya kreativitas hanya akan muncul apabila lembaga dan insan pendidikan otonom, bukan pegawai pemerintah dengan mentalitas pegawai (Satryo Soemantri, Good University Governance Dejawatanisasi PT).  Artinya pengelolaan pendidikan tinggi harus atas prinsip-prinsip bisnis bukan pelayanan/social.  Gagasan yang menyesatkan ini telah dilegalkan melalui UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.  Yaitu Bagian ke lima, pasal 62, ayat 1 s.d 4.  Dan untuk mengejawantahkannya pengelolaan keuangan pendidikan tinggi harus mengikuti konsep Badan Layanan Umum (BLU) atau dengan membentuk PTN Badan Hukum (lihat pasal 65 ayat 1).

Bersamaan dengan itu, tidak sedikit yang terkecoh dengan gagasan tata kelola yang liberalistik tersebut.  Yang demikian karena gagasan ini dipoles dengan prinsip-prinsip yang dipandang elegan.  Seperti efisiens, efektif, anti korupsi, birokrasi sederhana, transparansi, dan gagasan-gagasan serupa dari prinsip good governance.  Yang bila diteliti secara seksama prinsip-prinsip tersebut hanyalah untung melanggengkan liberalisasi layanan publik dalam hal ini pendidikan tinggi dan tata kelolanya.  Dimana fungsi pemerintah dikebiri sebatas fasilitator dan regulator saja.

Bukan hanya itu, bukan satu dua orang yang berpendapat bahwa mahalnya pendidikan tinggi (baca liberalisasi) tidak menjadi masalah yang penting “kualitasnya”.  Asalkan “kualitas” yang ditawarkan sesuai dengan besarannya bayaran itu tidak menjadi masalah.  Ini adalah logika  dari benak-benak yang telah teracuni ide individualiastik, yang menyalahi ketentuan Islam.

Lebih dari pada itu semua, tata kelola pendidikan tinggi yang baik tidak akan pernah terwujud selama komersialisasi menjadi jiwa tata kelola.  Bahkan inilah (liberalisasi,komersialisasi) yang menjadi sumber petaka pendidikan tinggi saat ini.  Mulai dari biaya pendidikan tinggi sangat mahal, hingga disorientasi visi dan misi pendidikan tinggi.  Jelas ini konsep tata kelola pendidikan tinggi yang menyalahi ketentuan Islam, disamping amat sangat membahayakan masa depan umat.  Hanya saja kebijakan tata kelola yang liberalistik ini adalah niscaya dalam sistem politik demokrasi, yang menjadikan hawa nafsu manusia sebagai sumber aturan.

Kegemilangan Pendidikan Tinggi di Era Islam

Pendidikan islam mencetak generasi cemerlang dan bertakwa seperti Ibnu Sina, Al Khawaritsmi, Mariam al-Asturlabi dsb. Para ilmuan ini lahir dengan kecerdasan luar biasa dan menginspirasi dunia hingga saat ini. Bukan hanya karena individunya namun karena sistem negara yang sangat mendukung pendidikan umat.

Khilafah mempunyai perpustakaan terbesar di dunia dan kurikulum terbaik sesuai dengan islam dan mencetak generasi takwa, pendidikan gratis setinggi-tingginya, sarana dan prasana pendidikan digratiskan. Menurut Bloom dan Blair, rata-rata tingkat kemampuan literasi (membaca dan menulis) di dunia Islam pada abad pertengahan lebih tinggi daripada Byzantium dan Eropa (Jonathan Bloom dan Sheila Blair, Islam : A Thousand Years of Faith and Power, Yale University Press, London, 2002).

Catatan sejarah menunjukkan bahwa dunia muslim pernah berkontribusi terhadap ilmu dan teknologi yang luar biasa. Adalah kekhilafahn Abbasiyah yang pertama kalinya memformalkan pendidikan di dunia muslim yang menjadi cikal bakal masa keemasan Islam, yang ditandai dengan kemajuan pesat di bidang ilmiah. Pusat pemerintahan kekhilafahan adalah surga bagi ilmuwan, penyair, dokter, dan filosof. Pembelajaran and pendidikan maju pesat tanpa ada pembedaan ras, agama, suku, dan warna kulit.

Masjid pun menjadi fondasi institusi pendidikan di era kekhilafahan. Akan tetapi karena volume program pendidikan meningkat pesat, tumbuhlah Madrasah –yang mirip dengan sistem College di masa sekarang. Sebelum adanya madrasah, pendidikan berlangsung di mesjid secara informal. Rakyat berkumpul mencari ilmu dengan dibimbing oleh para ulama senior. Ulama inilah yang mulai memberikan program kuliah atau majalis.

Format pendidikan di dunia muslim inipun akhirnya ditiru di Eropa, yang tampak dari kesamaan beberapa istilah akademik. Chair di sistem pendidikan eropa berarti Kursi dari bahasa Arab yang bermakna tempat dimana dosen duduk dan mengajar. Gelar doctoral di bahasa Latin juga berarti ‘sertifikat kompetensi untuk mengajar’ diterjemahkan langsung dari bahasa Arab Ijazah at Tadris. Untuk meraih gelar ini, pelajar harus berguru dan menyelesaikan suatau masalah dengan memberikan fatwa. Fatwa tersebut harus bisa ia pertahankan di depan para dosen senior lainnya. Bahkan, model upacara kelulusan pun sangat mirip dengan upacara akademis yang terjadi di dunia muslim. Jubah yang dikenakan disebut Jubbatul Faqih, dan diberikan bersamaan dengan pemberian ijazah.

Kekhilafahan juga membangun rumah sakit umum (untuk menggantikan kuil penyembuhan atau kuil peristirahatan), rumah sakit jiwa, perpustakaan umum, universitas, dan pusat observasi astronomi negara sebagai pusat penelitian (padahal saat itu pusat observasi biasanya dimiliki oleh milik pribadi di masa sebelumnya). Di samping madrasah yang berkecimpung di kedokteran, lahir madrasah di bidang hukum. Beberapa kalangan bahkan menduga bahwa ‘fakultas hukum yang dikenal sebagai Inns of Court di Inggris” adalah turunan dari Madrasah yang mendalami Hukum dan Peradilan Islam

Kesimpulannya, muslim di masa lalu menjadikan islam sebagai motivator utama dalam mengembangkan kehidupannya. Ini yang menjadikan mereka sebagai peradaban adidaya yang diperhitungkan di masanya dan menyumbangkan khazanah pengetahuan di berbagai bidang ilmu dan pendidikan. Satu-satunya langkah ke depan yang harus ditempuh, tidak lain adalah untuk belajar dari sejarah dan memahami apa-apa yang generasi awal umat islam terdahulu pahami, yaitu keberhasilan di dunia dan akhirat hanya bisa terjadi dengan Islam. Islam tentu memiliki standar sendiri, seperti apa kualitas manusia yang ingin dicetak oleh sebuah universitas.  Mereka tidak cuma harus mumpuni secara intelektual, namun juga memiliki kedalaman iman, kepekaan nurani, keshalihan sosial dan keberanian dalam menegakkan amar ma’ruf – nahi munkar.

Sumber bacaan : Website Hizbut Tahrir Indonesia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s